LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Suksesnya Pemilihan Gubernur Riau 2018, bergantung pada peran serta masyarakat dalam menjaga situasi aman dan kondusif serta proaktif mengikuti berbagai tahapan yang dilangsungkan oleh penyelenggara.
Hal itu diungkapkan Kasat Bimas Polresta Pekanbaru AKP Sunarti dalam kegiatan Forum Diskusi Menuju Pilkada Damai 2018 yang diselenggarakan Polresta Pekanbaru di Aula Kantor Lurah Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (30/1).
Kegiatan yang dihadiri unsur RT dan RW, PPK dan PPS Kecamatan Payung Sekaki, Panwaslucam Payung Sekaki, Lurah Labuhbaru Barat Samadi serta Komisioner Panwaslu Kota Pekanbaru Rizqi Abadi, S.I.kom.
“Bagi pihak Kepolisian, titik rawan Pilkada dipetakan dalam beberapa tingkatan. Titik rawan yang dimaksud terutama masalah jarak dan kondisi lapangan,” kata Sunarti.
Berdasarkan pemetaan kerawanan oleh Polresta Pekanbaru, hingga saat ini semua TPS masih kategori aman. Adapun kerawanan hanya bersifat geografis seperti wilayah Sungai Ukai dan Okura di Rumbai Pesisir yang jauh serta lalu lintas tak memadai.
Pihak Kepolisian bersama TNI sebagai alat negara memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan kondusifitas berlangsungnya Pilkada serentak 2018.
“Polisi dalam menjalankan tugas mengacu kepada Undang-undang Kepolisian dan beberapa undang-undang lain mengatur Pemilu,” ujar AKP Sunarti.
Strategi pengamanan Pilkada, kata dia, sejak dari proses awal hingga tahapan pelantikan. Seluruh kekuatan polisi dibantu TNI dan Linmas akan diturunkan demi suksesnya Pilkada Riau 3018.
“Setiap tahapan sudah ada SOP-nya, tinggal menjalankan sesuai mekanisme yang ada” jelasnya.
Komisioner Panwaslu Kota Pekanbaru Rizqi Abadi dalam pemaparannya menyebutkan, sebagai pengawas, Panwaslu merupakan bagian dari penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau 2018. Karena itu Panwaslu berkewajiban memastikan pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan.
“Disini kami hanya mengingatkan, mari masyarakat bersama-sama menjaga netralitas. Terutama kepada aparatur sipil negara. Himbauan menjaga netralitas ini sudah diatur undang-undang bahkan juga sudah dikeluarkan peraturan Menpan RB,” sampainya.
Rizqi mengatakan, netralitas ASN menjadi penentu pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan sukses. Meski demikian ia juga tak menampik ASN kerap dimobilisasi untuk pemenangan Pilkada.
“Hingga saat ini saja sudah banyak kami menerima laporan terkait dugaan ASN tidak netralitas,” pungkasnya. (rul)
