LAMANRIAU.COM, KAMPAR – Masyarakat di wilayah VIII Koto Setangkai Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar yang berada di ruas jalan lintas alternatif Riau – Sumbar mendesak keseriusan Pemprov Riau untuk melakukan pengaspalan.
Warga mendesak agar Pemprov Riau memasukkan dalam anggaran APBD 2019. Hal itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat VIII Koto Setangkai, Amirullah. Dikatakan, perjuangan jalan tersebut sudah berlangsung dari tahun 90-an.
“Setiap tahun. Kami mendatangi DPRD dan Gubernur bersama-sama masyarakat dari 7 desa yakni Desa Sei Rambai, Sei Sarik, Sei Raja, Muaraselaya, Tanjung Harapan, Lubuk Agung dan Tanjung Mas. Namun selalu kandas di tengah perjuangan,” ujar Amir.
Pandu Wiranata, Tokoh Masyarakat VIII Koto Setangkai lainnya mengatakan hal senada, “kami sudah berupaya menyampaikan kepada pemerintah, tapi tetap mentok. Bahkan sudah berulang-ulang kali kami berkemah di depan DPRD Riau. Tapi mereka tetap bungkam,” ujar Pandu.
Selain itu Abdul Musnil Amin tokoh muda masyarakat VIII Koto Setangkai mengharapkan perjuangan yang sangat panjang ini di dengar dan diaplikasikan oleh pemerintah propinsi Riau.
“Kami ingin membuka hati pemerintah. Jalan ini urat nadi bagi masyarakat kami. Panjangnya 78 KM. Hingga hari ini hanya 20 KM yang sudah di aspal sejak jalan ini ada. Dari lipatkain menuju lubuk agung itu hanya 28 KM. 14 KM titik rawan setiap musim hujan datang. Apakah kalian tak mendengar jeritan dan penderitaan masyarakat,” ujar Anil berapi-api.
Ketiga tokoh masyarakat VIII Koto Setangkai mengancam akan Golput jika tuntutan setiap tahun yang sudah berlangsung puluhan tahun tidak diujudkan.
“Kami akan kampanyekan golput. Ini vital, ini sangat penting, kok kami tak dianggap sebagai warga yang berhak dan layak mendapatkan perhatian yang sama untuk pembangunan ini,” terang tokoh masyarakat bertiga usai pertemuan bersama mahasiswa VIII Koto Kemarin. (rls)
