LAMANRIAU.COM, KAMPAR – Sudah 73 tahun Indonesia merdeka, warga di Kecamatan Kampar Kiri merasa selalu mendapat harapa palsu dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau terkait pengaspalan jalan lintas VIII Koto Satangkai.
Seperti diungkapkan Kepala Desa Sungai Harapan, Adiyus, yang menyebutkan daerahnya selalu dijanjikan oleh calon kepala daerah yang akan maju baik di Pilkada Kampar maupun Gubernur Riau.
“Kami selaku kepala Desa Sungai Harapan merasa di PHP oleh pemerintah kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Penderitaan demi penderitaan yang kami jalani sangat menyiksa kami selama ini,” kata Adiyus, Rabu (28/3).
Sampai hari ini, lanjut Adiyus, pemerintah hanya memberi harapan palsu terhadap kondisi jalam lintas alternatif Provinsi Riau di Rantau Satangkai tersebut.
“Kami sudah lama dan panjang waktu perjuangannya. Tapi tidak ada hasil sama sekali. Realisasinya tidak ada keliatan sama sekali, sudah 73 tahun Indonesia merdeka, kami masih belum merasakan kemerdekaan itu, layaknya kami masih dijajah oleh pemimpin kami sendiri,” geramnya.
Ia mengatakan, sebagai pengguna jalam tersebut pihaknya bersama desa-desa yang lain dan mahasiswa di sepanjang jalan ini melalui Hipemars akan tetap berjuang.
“Saya mendukung penuh perjuangan mahasiswa karena ini untuk kemaslahatan bersama. Semoga suara kami ini di dengar dengan serius oleh pembuat kebijakan,” ujar Kades.
Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Rantau Setingkai dan sekitarnya (Hipemars) Dendy Afrendi mengatakan akan tetap mendesak Pemprov Riau hingga jalan ini tuntas pada tahun 2019 mendatang.
“Jalan ini adalah nadi kami. Maka harus menjadi perioritas perjuangan kami. Sampai ini betul-betul masuk dalam anggaran 2019,” kata Dendy.
Ketidakpastian pemerintah, sampai Wakil Ketua Hipemars, Redo Antoni Sandra, membuat masyarakat sengsara karena harus melewati jalan yang berlumpur.
“Kondisi jalan di Rantau Satangkai, belum dianggarkan sejak dulu, diangsur hanys 3 km. Kami hanya mendapatkan janji oleh DPRD dan Pemprov Riau. Realisasinya tidak ada keliatan sama sekali,”rutuk Redo
“Ini program kerja kami. Untuk tetap memperjuangkannya, kami masih tetap untuk mentindaklanjuti permasalahan terkait jalan ini, sampai tuntas,” lanjut Redo. (rls)
