LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman merespons adanya keinginan berbagai komponen masyarakat yang menginginkan Riau ikut mengelola ladang minyak Blok Rokan. Pemprov siap berdampingan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan elemen masyarakat dalam memperjuangkan blok Migas terbesar di Indonesia itu.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Gubri Arsyadjuliandi Rachman dengan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk Seri H. Al Azhar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, di Balai Adat Melayu Riau, Rabu (1/8).
Turut hadir pada pertemuan tersebut Ketua MKA LAMR H.R. Raja Marjohan Yusuf, Sekretaris Umum MKA LAMR Taufik Ikram Jamil, Sekretaris Umum DPH LAMR M. Nasir Penyalai, Bendahara Umum Isharuddin, anggota MKA Tengku Lukman Jaafar, Makmur Hendrik, H. Syamsurizal, H.M. Ali Noer, dan pengurus lainnya. Juga hadir anggota DPRD Riau Bagus Santoso.
Gubri mengatakan dirinya sengaja menyempatkan datang ke Balai Adat lebih awal untuk bertemu dengan Pengurus LAMR karena siang harinya akan ada acara penyambutan terhadap Api Obor Asian Game 2018 di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
Beberapa waktu lalu dia mengaku bertemu dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Pada pertemuan itu, Gubri sempat menyinggung mengenai Blok Rokan tetapi tidak detail.
“Wamen mengatakan dia siap untuk dipertemukan. Kami akan berdampingan dengan LAMR dan elemen masyarakat,” kata Gubri.
Ketua MKA LAMR Datuk Seri H. Al Azhar mengucapkan terima kasih kepada Gubri Arsyadjuliandi Rachman yang bersedia memjembatani komponen masyarakat Riau dengan pemerintah pusat.
Di awal pertemuan, Al Azhar sempat menyampaikan secara ringkas hasil pertemuan LAMR dengan berbagai komponen masyarakat Riau, di Balai Adat Melayu Riau, Selasa malam (31/7). Hasil pertemuan secara tertulis diserahkan kepada Gubri disaksikan yang hadir.
LAMR menyayangkan tidak dilibatkan bersama masyarakat Riau menyangkut pengelolaan blok migas yang wilayahnya berada di tujuh kabupaten di Provinsi Riau itu.
“Karena kita tidak dilibatkan atau tidak dipelawa, maka kita tidak mengakui atau menolak penetapan pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM yang menyerahkan pengelola Blok Rokan kepada Pertamina. Kami akan menerima jika syarat-syarat yang diinginkan dipenuhi, ” kata Al Azhar. (rls)
