Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson
LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Komisi V DPRD Provinsi Riau sangat menyayangkan minim serapan APBD 2018 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra komisi tersebut. Bahkan hingga awal Agustus 2018, Biro Kesra Pemprov Riau baru terealisasi sebesar 3 persen.
“Dari 13 OPD yang merupakan mitra kerja kami, hanya mampu menyerap anggaran 24 persen. Bahkan ada yang masih 3 persen yakni Biro Kesra yang memiliki pos anggaran sebesar Rp1,3 miliar,” kata Ketua Komisi V Aherson, Jumat (3/8).
Rendahnya serapan APBD 2018 memasuk Triwulan ketiga anggaran, lanjut Aherson, patut dipertanyakan. Apalagi mitra kerja tersebut bersentuhan langsung pada kegiatan masyarakat, ini artinya masyarakat tidak terlayani dengan baik.
“Semakin tinggi serapan anggaran maka semakin bagus pelaksanaan program, apalagi diiringi dengan kualitas yang bagus pula. Tapi kalau tidak terserap seperti ini tentu apa yang diharapkan sebelumnya tidak tercapai di masyarakat, karena program tidak berjalan,” ujarnya.
Rendahnya serapan APBD, dikatakan Politisi Demokrat ini, para OPD kebanyakan beralasan karena permasalahan administrasi. Dia khawatir apabila kinerja tidak maksimal maka sejumlah kegiatan dari OPD ini akan terkena dampak dari rasionalisasi anggaran saat ini sedang dirumuskan.
Adapun mitra kerja Komisi V di antaranya adalah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Disnaker dan Transmigrasi, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), RSJ Tampan, Dinas Sosial, Dispora, RSUD Petala Bumi, RSUD Arifin Achmad, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kebudayaan serta Biro Kesra Pemprov Riau. (rls)
