Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby
LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau sepertinya hanya manis dipoles saja. Kondisi saat ini tidak menguntungkan, bahkan cenderung merugi.
Kondisi ini terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan oleh manajemen. Pasalnya, tidak semua pengurus yang ditunjuk berasal dari tenaga ahli di bidang masing-masing. Bahkan ada komisaris sudah “berkarat” tidak beranjak sejak BUMD berdiri.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Jumat (3/8). Ia berharap kedepan Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Riau yang baru agar memprioritaskan perombakan manajemen BUMD.
“Beberapa BUMD di Riau dimana kinerja mereka sangat buruk hanya cassing-nya yang bagus, publikasi di media seperti BUMD tersebut paling terbaik di jagad raya,” kata Suhardiman Amby.
Padahal, ujar dia, soliditas atau kekompakan adalah kunci kesuksesan dalam mengerakkan BUMD untuk memperbaiki kienerja.
“Bagaimana mungkin kompak jika masing-masing direksi yang dipilih oleh pemegang saham merasa tuan besar, yang terjadi malah saling sikut untuk menjadi orang nomor satu atau orang yang paling berpengaruh,” jelas Suhardiman.
Buruknya kinerja sejumlah BUMD diperparah karena ada komisaris tidak berkompeten bercokol di dalam. Bahkan ada yang tak pernah mau keluar dari jabatan sejak BUMD tersebut berdiri.
“Peran yang bersangkutan sangat dominan seperti seorang god father yang berperan menempatkan orang-orangnya. Inilah yang harus sama-sama kita perbaiki. Bisa kita lihat ada BUMD yang asetnya hilang sehingga deviden Pemda juga ikut raib,” papar Suhardiman.
Peran god father harus dihentikan, jika berharap usaha daerah berkembang dengan baik. Sayangnya kesadaran untuk pembenahan BUMD ini dirasakan sangat kurang, banyak kepentingan yang ikut bermain.
“Saya selaku dewan yang diberi amanah mengawasi tentu akan terus lantang menyuarakan perbaikan ini, semoga gubernur terpilih memiliki komitmen untuk mengganti seluruh dewan direksi dan komisaris di seluruh BUMD. Ingat BUMD harus bisa menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Pemda dan bermanfaat bagi masyarakat,” tantang dia.
Suhardiman mengatakan, jika kondisi BUMD Riau sehat, tentu misalnya Pertamina selaku pengelola hasil bumi Riau juga akan memberikan porsi dalam mengelola ladang minyak salah satu yakni Blok Rokan yang bakal lepas dari PT Chevron Pasifik Indonesia dua tahun kedepan.
“Sudah seharusnya jika semua tidak juga dapat kita kelola otonomi khusus adalah obat mujarab untuk hal tersebut. Meskipun hanya tinggal ampas minyak, kita harus dapat peran untuk itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, BUMD Riau yang dikelola saat ini seperti PT. Jamkrida Riau; PT. Riau Airlines; PT. Riau Petroleum; PT. Sarana Pengembangan Riau; PT. Pengembangan Investasi Riau; PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan PT. Bank Riau Kepri.
Kemudian juga ada penyertaan modal pada pihak ketiga yakni di PT. Bumi Siak Pusako, serta bagi hasil saham kawasan wisata Lagoi di Kepulauan Riau. Selain itu juga tercatat Koperasi Korpri Riau. Sedangkan Riau Airlines sendiri tidak lagi beroperasi. (rul)
