Kondisi jalan lintas penghubung Riau ke Sumatera Barat ini terlihat hancur dan berlumpur.
LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Riau tahun 2019 yang melibatkan Dirjen Keuangan Kemendagri dan tim transisi merancang pencoretan beberapa mata anggaran yang sudah dibahas. Salah satunya adalah proyek jalan lintas Lipatkain-Lubuk Agung di Kecamatan Kampar Kiri.
Kabar akan dicoretnya mata anggaran jalan yang sudah lama dirindukan itu sudah didengar dan membuat warga setempat kecewa. Seperti diungkapkan tokoh pemuda Kampar Kiri Amirullah, Spd, yang sudah beberapa kali turun aksi ke DPRD Riau bersama masyarakat.
“Kami mengecam sikap DPRD Riau dan pihak eksekutif yang tidak mendengar penderitaan masyarakat di 15 desa yg menggunakan jalan satu-satunya itu. Ini memang sebuah sikap yang sangat zolim kalau sampai coret. Mereka tak punya hati,” kata Amir, Rabu (17/10).
Ia menyebutkan, Pemprov Riau dan DPRD Riau tidak peka terhadap persoalaan yabg menjadi harapan sangat mendasar bagi masyarakat. “Puluhan tahun kami perjuangkan jalan ini. Tapi ini yang kami dapat, harapan demi harapan diplintir tanpa alasan yg manusiawi,” lanjut Amir, mantan penyuluh budaya Kemendikbud RI itu.
Amirullah, SPd
Amir mengatakan, apapun dalih hingga dicoretnya anggaran jalan ini, tidak dapat lagi dibenarkan. Karena kalau alasan anggaran yang minim, kenapa Pemprov mampu membantu pembangunan dua kantor yakni Kejati dan Polda Riau yang menelan anggarab sebesar Rp299 miliar. Padahal dua instansi vertikal ini bukan kewenangan bagi Pemerintah Provinsi Riau. “Kantor Polda saja mereka bisa bangun, kenapa ini ya g lebih penting untuk masyarakat tak bisa dianggarkan,” tutupnya. (rls)
