LAMANRIAU. COM, PEKANBARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mengakui pihaknya sering kali harus adu cepat dengan calon legislatif (Caleg) dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan.
Rusidi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Riau, mengatakan pelanggaran alat peraga kampanye sanksi terberatnya hanyalah ditertibkan. Hanya saja sejauh ini, pihaknya sering kali harus adu cepat dengan Caleg dalam menertibkan APK.
Kadang kita adu cepat dengan mereka. Pagi dia pasang, sore kita turunkan, pagi besok muncul lagi,” ujar Rusidi, Jumat (23/11).
pelanggaran APK sanksi terberatnya hanyalah ditertibkan. Akan tetapi, bila pelanggaran APK tersebut bersifat massif maka bisa didiskualifikasi.
“Asalkan massif dan terstruktur itu bisa dikualifikasi. Sama dengan money politic bila terbukti,” sambung Rusidi.
Bawaslu sendiri selama ini menuai kendala dalam penurunan APK. Hal itu disebabkan tidak semua APK yang melanggar aturan.
“Yang termasuk dalam pelanggaran adalah yang melengkapi nomor urut partai dan nomor urut Caleg, itu tidak boleh, tapi kalau hanya sebagian boleh,” tukasnya.(rls) **
