LAMANRIAU.COM,TEMBILAHAN- Perkebunan kelapa merupakan sebuah aset berharga milik Pemerintah Kabupaten Inhil, maka dari itu Pemerintah diminta untuk serius dalam mengupayakan langkah penyelamatan asset yang saat ini diambang kehancuran, demikian dikatakan tokoh muda Kecamatan Mandah bernama Hasan Basri kepada para awak media belum lama ini.
Seperti diketahui, Kabupaten Inhil merupakan sebuah kawasan yang dikenal dengan hamparan perkebunan kelapa terluas di Dunia dan mencapai 426.000 hektar lahan. Selain mampu menyediakan kebutuhan pasar lokal, hasil panen kelapa di Inhil juga mampu memenuhi kebutuhan industri hingga sampai di eksport ke Negara tetangga seperti Malaysia, China dan Thailand.
Meski menjadi kebanggaan Indonesia, pada kenyataannya hamparan perkebunan kelapa di Inhil ini tidak sebanding dengan data masih tingginya tingkat kemiskinan di negeri yang dijuluki seribu sungai ini. Malah yang lebih memalukan lagi, Pemerintah tidak segan-segan memberi gelar daerah tertinggal untuk Kabupaten Inhil.
Tidak dapat dipungkiri, meski memiliki perkebunan kelapa berhektar-hektar, masyarakat petani kelapa di Inhil juga mengalami keterpurukan ekonomi yang terindikasi dari menurunnya daya beli kebutuhn pokok sembako. Itu disebabkan oleh anjloknya harga penjualan kelapa dipasaran serta terjadinya kerusakan pada tanaman kelapa milik petani.
Menurut Hasan Basri, Pemkab Inhil harus segera mengambil langkah sehingga jumlah populasi perkebunan kelapa di Inhil tidak semakin berkurang yang pada akhirnya akan habis tergerus oleh penukaran jenis tanaman lain seperti kelapa sawit oleh petani yang depresi karena harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi serta kerusakan pohon kelapa akibat intrusi air laut.
Win-win solution yang harus segera ditempuh Pemkab Inhil adalah dengan mengupayakan peningkatan harga jual kelapa melalui pengusulan ke Mentri agar segera merevisi SK Menhutbun nomor 682 tahun 1998 tentang acuan harga jual kelapa oleh petani yang dianggap sudah tidak relevan lagi.
Selain itu, Pemkab Inhil juga harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi kepada petani kelapa agar biaya operasional dapat ditekan.
Sehingga mengurangi coast dan meningkatkan harga jual akan dapat mendongkrak pendapatan petani kelapa yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia.
Masih menurut Hasan Basri, Pemkab Inhil harus segera merubah kebijakan pembangunan yaitu paradigma baru mulai membangun infrastruktur dari perairan Inhil menuju ke darat. Hal tersebut disebabkan karena Intrusi air laut harus diatasi dengan cara memasang tanggul.
Tidak hanya itu, parit atau sungai yang mulai dangkal dan mengalami penyempitan sehingga berakibat terhambatnya transportasi pengangkutan kelapa dari kebun harus segera diperbaiki. Itu semata bertujuan untuk mengurangi biaya angkut dan demi kelancaran arus transportasi penjualan hasil kelapa oleh petani, demikian kata tokoh muda Mandah Hasan Basri. (nfr) **
