LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Dewan Pendidikan Provinsi Riau memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Syamsuar dalam rangka memajukan pendidikan di Bumi Lancang Kuning saat melakukan, Kamis (14/3) petang.
Dari 13 orang anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau, delapan orang yang melakukan audiensi dipimpin ketuanya, Zulkarnain Noerdin, SH, MH, Prof M. Nur Mustafa, M.Pd, (Wakil Ketua), DR Fachri Ras (Sekretaris) serta anggota DR Junaidi, Edi Yusrianto, M.Pd, Ir. H. Fendri Jaswir, MP, Almunir Syafi’i dan Khaidir Akmalmas.
“Kawan-kawan yang lain, mohon maaf, sedang berada di luar kota, dan salam untuk Pak Gubernur,” kata Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, selama tiga tahun ini pihaknya telah mengkaji sejumlah persoalan pendidikan di Riau. Baik itu pelayanan pendidikan secara umum, maupun kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Kajian itu juga telah didiskusikan dengan pemangku kepentingan dan telah disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan.
“Sayang belum semuanya menjadi kebijakan,” ujar staf pengajar Unilak ini.
DR Fachri Ras menjelaskan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Riau mencapai 78 persen, sedangkan nasional 82 persen. Artinya, ada 22 persen tamatan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Ini belum tahu sebabnya dan kemana mereka. Begitu pula IPM Riau masih 8,7 tahun. Artinya, wajib belajar 9 tahun belum tuntas. Padahal, Riau telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun.
Demikian pula dengan mutu guru, menurut Fachri, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Riau baru mencapai rata-rata 5,4. Padahal, Mendikbud telah menetapkan harus mencapai 8.
“Hasil Ujian Nasional kita beberapa tahun terakhir juga terjadi penurunan. Ini perlu mendapat perhatian,’’ ujar dosen FKIP Unri itu.
Solusinya, kata Fachri, perlu Eselon 3 di Dinas Pendikan yang membidangi mutu pendidikan ini. Saat ini dari empat bidang yang ada, tidak ada yang menangani mutu pendidikan ini. Sehingga kegiatan atau program yang dibuat tidak ada yang fokus untuk perbaikan mutu pendidikan.
Selain masalah mutu pendidikan, Dewan Pendidikan Riau juga menyampaikan tindak lanjut dari Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR). Menurut DR Junaidi, sampai sekarang belum berhasil memperoleh persetujuan Mendikbud untuk Mulok BMR sebagai pelajaran yang diakui. Sehingga bisa diangkat guru Mulok BMR dan dapat sertifikasi.
“Pedoman guru dan bahan ajar anak-anak juga terkendala karena kerjasama Dinas Pendidikan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) tidak berjalan mulus terutama soal biaya pencetakan,” sampainya.
Gubernur Riau Syamsuar berterima kasih atas masukan Dewan Pendidikan Riau. Masukan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan kedepan. Syamsuar juga banyak menerima masukan lain yang perlu diperbaiki seperti pungutan yang melibatkan komite, kordinasi dengan kabupaten/kota menyangkut wewenang, dan perhatian terhadap anak-anak berprestasi tapi tidak memiliki biaya yang cukup.
“Saya ini kan susah dulu waktu sekolah. Jadi jika ada yang susah untuk pendidikan, saya cepat terenyuh,” ujarnya. (rls)
