LAMANRIAU.COM, TELUK KUANTAN – Pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Desa Sungai Buluh, kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, terancam berjalan tidak sesuai jadwal yang sudah d isepakati. Hal ini karena Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Wana Bakti kerap mengulur-ulur jadwal pekerjaan land clearing.
Baca : SantanNU – Polda Riau dalam PSR di Desa Sungai Kuning
Informasi lapangan, Ketua KUD Wana Bakti Bambang merasa ragu dengan kesiapan bibit kelapa sawit yang akan tanam. Pasalnya, kondisi bibit yang dipercayakan kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) pertumbuhannya tidak sesuai harapan.
“Nampaknya untuk program PSR KUD Wana Bakti bakal molor, karena sudah beberapa kali Ketua KUD menunda pelaksanaan land clearing dan tumbang chipping. Pak Bambang beralasan bibit dari PPKS belum siap tanam,” ujar seorang anggota KUD yang enggan menyebut namanya.
Tak hanya KUD Wana Bakti yang menunda tahapan pelaksanaan replanting, hal sama juga olh pengurus KUD Tupan Tri Bakti. Padahal jika mengacu pada jadwal sebelumnya antara pihak KUD dan perusahaan mitra kerja, bulan Desember ini seharusnya sudah masuk tahap penanaman.
PPKS Tetap Komitmen
Namun kekhawatiran pengurus KUD tersebut d itepis pihak PPKS. Menurut salah seorang Kepala Bagian PPKS, Ilham Lubis, PPKS tetap berkomitmen melaksanakan program PSR tersebut sesuai kontrak kerja.
“PPKS berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan bibit sesuai dengan rencana tanam KUD. Seperti di Kabupaten Kuansing. Dan jika ada keterlambatan pembibitan, PPKS telah berkomitmen dengan KUD untuk mendatangkan bibit dari sumber kebun PPKS. Dengan biaya pengankutan akan menjadi tanggungan PPKS,” jelasnya
Berarti tidak ada masalah soal bibit? Dan bibit (sawit) siap tanam sesuai jadwal semula, ia kembali menegaskan hal itu.
“PPKS tetap berkomitmen dalam masalah bibit pak. Jadi, tidak persoalan mengenai bibit sawit. Dan kita siap,” jelasnya.
Seperti d iketahui, Presiden RI Jokowi mengatakan, peremajaan sawit rakyat merupakan salah satu program strategis nasional untuk mensejahterakaan petani di Indonesia. Artinya, pemerintah pusat terus memberikan bantuan bagi petani sawit Indonesia, termasuk Kabupaten Kuansing.
Jokowi meminta petani sawit meningkatkan produksinya per hektare per tahun. Dengan kata lain, biasanya dengan per hektare 4 ton, bisa meningkat 8 ton. Dia berkeyakinan, jika petani sawit bisa melakukannya, asalkan menggunakan bibit sawit yang berkualitas.***
