LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim, penyaluran perlindungan sosial sampai dengan kuartal ketiga mampu menyelamatkan 3,43 juta warga keluar dari kemiskinan. Dampak tersebut terutama terjadi pada masyarakat kelas bawah yang paling banyak mendapatkan bantuan sosial (Bansos).
Baca : Dinas Sosial Pastikan 253.000 KK di Provinsi Riau Sudah Terima Bansos Pusat Rp600 Ribu
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, tingkat kemiskinan akibat pandemi Covid-19 seharusnya dapat mencapai 10,96 persen. Tapi, dengan berbagai program perlindungan sosial pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), proyeksi itu dapat tertekan hingga level 9,69 persen.
“Ada lebih dari 1,5 persen penurunannya. Itu angka signifikan yang berarti bansos cukup banyak dan mampu memberikan bantuan,” katanya dalam paparan kinerja APBN per 31 Oktober secara virtual, Senin 23 November 2020.
Sri Mulyani mencatat, realisasi perlindungan sosial hingga kuartal ketiga sudah mencapai Rp157 triliun. Anggaran ini telah tersebar dalam berbagai program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ke 8 juta penerima.
Dampak paling signifikan terjadi pada 10 persen masyarakat yang masuk dalam kelompok termiskin. Akibat Covid-19, pengeluaran rumah tangga ini diproyeksikan terpukul hingga mengalami kontraksi 6,3 persen. Tapi, dengan bantuan sosial, konsumsi mereka meningkat 8,3 persen.
“Sehingga, nett-nya menjadi positif dua persen yang berarti bagus, bantuan sosial untuk masyarakat paling miskin, sehingga mereka tidak worst of (berada dalam kondisi terburuk),” ujar Sri.
Sementara itu, pada desil kedua atau 20 persen masyarakat terbawah, d iproyeksikan mengalami kontraksi konsumsi hingga 7,1 persen akibat pandemi. Bantuan pemerintah membantu hingga 6,6 persen. Berarti, terjadi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga negatif 0,5 persen.
Sri menjelaskan, jumlah bantuan sosial untuk kelas menengah ke atas semakin berkurang. Misalnya saja pada desil ketiga, bantuan pemerintah hanya meningkatkan 5,1 persen konsumsi masyarakat dari proyeksi semula di minus 7,5 persen. Dampaknya, konsumsi mereka terkontraksi 2,4 persen.
“Semakin lihat ke atas, bantuan pemerintah memang tidak tujukan ke sana atau lebih fokus ke menengah ke bawah,” tegasnya. (RCI)
