LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKPMR) mempersoalkan penunjukan Komisaris dan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) oleh Pemprov Riau.
Hal itu disampaikan dalam audensi dengan Komisi III DPRD Riau, Rabu 27 Januari 2021. FKPMR menilai seleksi pemilihan komisaris dan Dirut dua perusahaan tersebut tidak transparan.
“Kita kan sudah membuat pernyataan sikap dan rekomendasi terkait proses maupun penetapan komisaris dan direksi dua BUMD Riau, PT PIR dan PT SPR. Jadi hari ini kita serahkan ke DPRD,” kata Wakil Ketua FKPMR, Azlaini Agus, usai menyerahkan pernyataan sikap dan rekomendasi FKPMR terkait penunjukan Komisaris dan Direksi PT SPR dan PT PIR.
Azlaini Agus menyebutkan FKPMR melihat banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabel yang dilakukan oleh panitia seleksi.
“Tidak melibatkan secara luas untuk putra daerah. Karena pengumumannya tidak dilakukan secara benar. Seharusnya pengumuman seleksi itu dilakukan beberapa hari dan orang banyak bisa ikut ambil bagian,” katanya.
Pernyataan sikap ditandatangani oleh Ketua Umum FKMPR Dr. drh. H. Chaidir, MM, dan Muhammad Herwan selaku Wasekjend. Isi rekomendasi antara lain adalah meminta dilakukan seleksi ulang dari awal. DPRD punya fungsi kontrol, FKPMR juga punya sosial and political control di luar dewan.
FKPMR mendesak Gubernur Riau untuk membenahi Tata Kelola BUMD agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, dari pertemuan tersebut, pihaknya hari ini juga akan menyurati nota dinas pimpinan DPRD untuk menyurati Gubernur Riau.
“Kemudian, besok akan mengundang panitia seleksinya. Kita mau bongkar apakah betul tidak ini sudah sesuai prosedur. Mereka kan nantang bilang udah betul. Betul itu kan harus diuji, maka kita uji besok,” tegas Husaimi.
Komisi III, kata Husaimi, akan melihat, apakah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan tersebut ada pengalaman kerjanya, apakah terlibat partai politik dan hal-hal yang diduga dilanggar.
“Kita sangat berterima kasih kepada orang-orang tua kita di FKPMR untuk membicarakan Riau ini. Kehadiran FKPMR ini menambah semangat kami untuk mengevaluasi, sebagai lembaga pengawas, mengawasi kebijakan pemerintah,” tukasnya. ***
