LAMANRIAU.COM, BAGANSIAPIAPI – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi menerima kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Riau. Kedatangan legislator Riau ini dalam kunjungan kerja insidentil serta persiapan Penanggulangan Karhutla di wilayah Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis yang termasuk wilayah kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi.
Kunjungan tersebut diterima Kepala Kantor UPT KPH Bagansiapiapi, Sedinginan, Muhammad Arifin, Didi Trianto, S. Sos KaSubbag Tata Usaha, Yahya Tota Sebastian, S. Hut, M. Si, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan, Morton Effendi Manurung, S. Hut Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh ASN UPT KPH Bagansiapiapi.
Komisi II DPRD Provinsi Riau dipimpin Ketua Komisi Robin P Hutagalung bersama anggota Ir H Muhammad Arfah M.Si, H Sugianto SH, Sewitri SE, Suyadi SP, Ali Rahmat Harahap SE, Manahara Napitupulu SH, H Marwan Yohanis S.Sos, M.IKom, Ardiansyah, Sulaiman MZ, SE M.Si, Hj Yanti Komalasari SE, MM.
Muhammad Arifin, SH menyampaikan penanganan Karlahut wilayah UPT KPH Bagansiapiapi tahun 2020 yang lalu, pertama dengan membentuk tim khusus REGDAMKARHUTLA untuk Pencegahan Karhutla dari UPT KPH Bagansiapiapi, kedua melaksanakan patroli yang dilaksanakan bersama-sama dengan Polisi Kehutanan yang ada di UPT KPH Bagansiapiapi.
“Selain itu kami juga tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait baik pemerintah maupun swasta untuk mencegah karhutla di wilayah UPT KPH Bagansiapiapi. Insyaa Allah, tahun ini kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka mengantisipasi terjadinya Karhutla,” katanya.
Kepala KPH juga menyampaikan kepada rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau untuk membantu menambah anggaran maupun prasarana dalam rangka mengantisipasi terjadinya karhutla di KPH Bagansiapiapi dengan luas wilayah 511.710 hektare yang terdiri dari 4 unit serta 2 kabupaten dan satu kota yakni Rokan Hilir, sebagian Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.
Dalam kesempatan ini Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung menyebutkan komunikasi dan konsultasi sangat penting, sebab dalam pembahasan anggaran bukan saja hanya dilakukan eksekutif, tapi juga DPRD Riau sebagai legislatif.
“Jadi kedepan jangan hanya mengirim proposal ke gubernur karena dalam pembahasan anggaran, legislator memiliki peran yang penting,” jelasnya.
Sementara itu, Manahara Napitupulu dalam kunjungan ini mengapresiasi kinerja yang dilaksanakan UPT KPH Bagansiapiapi dalam penanganan pencegahan karhutla.
“Jadi selain melakukan penanganan dan pencegahan tetapi tetap mengingatkan untuk meningkatkan kinerja tersebut serta tetap menjalankan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait serta untuk bisa mencari solusi lain termasuk dana CSR dari perusahaan yang ada disekitar UPT KPH Bagansiapiapi, untuk membantu pelaksanaan pencegahan Karhutla tersebut,” pintanya.
Kepala UPT KPH Bagansiapiapi Muhammad Arifin, SH berharap kedatangan anggota dewan menjadi langkah yang baik untuk kemajuan UPT KPH Bagansiapiapi kedepannya.
“Semoga dengan kedatangan legislator dari Provinsi Riau dapat memberikan kami semangat dan kemajuan agar dapat bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. ***
