LAMANRIAU.COM, PADANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara menanggapi kabar berhentinya pengerjaan proyek jalan tol Pekanbaru – Padang. Penghentian proyek kabarnya karena pembebasan lahan yang sangat lambat.
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I Siska Martha Sari membantah kabar tersebut. “Tidak ada pembatalan dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru – Padang. Pembangunan ini adalah program nasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis.
Baca : Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang Mulai Dikerjakan, Kontraktor Syukuran
Siska menjelaskan, pekerjaan proyek tetap berjalan hingga kini. Pembayaran uang ganti rugi dan pengadaan tanah jalan tol Pekanbaru – Padang untuk Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuak Alung – Padang (Sta 4 + 200 – 36 + 600), misalnya, sudah terlaksana dekat Kantor Bupati Padang Pariaman.
Adapun pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Pekanbaru – Padang Seksi I berada daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir Kapalo Hilalang dalam kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan.
Dengan begitu, Kementerian PUPR tetap melanjutkan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru – Padang. “Bahkan masyarakat sudah sepakat untuk penggantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal penggantian lahan,” kata Siska.
Direktur jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, menurut Siska, juga telah memastikan tak ada penghentian pekerjaan jalan Tol Padang – Sicincin. Pekerjaan konstruksi akan tetap jalan mengikuti progress lahan yang sudah bebaskan.
Sampai sekarang, total panjang ruas jalan yang bebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20,4 persen. Adapun proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatannya sudah berjalan 56 – 57 persen.
Soal anggaran pembebasan lahan, kata Siska, masih mencukupi. Namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah apabila butuh. “Kita sudah menganggarkan sebanyak Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini, yang sudah realisasi sampai bulan ini sekitar Rp 90 miliar, jadi masih tersisa Rp 110 miliar lagi,” ucapnya.
Masalah Dokumen
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri Yakub menyebutkan semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik. “Baik progres sampai penggantian lahan sudah berjalan lancar,” tuturnya.
Penggantian lahan terkesan lambat, menurutnya, karena pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat ke pihak BPN. Meski begitu, pihaknya tetap memberi dorongan agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera terlaksana. “Sampai saat ini kita tetap melakukan penggantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol,” tuturnya. (ant)
