LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Panitia Kerja Minyak dan Gas Bumi (Panja Migas) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau Selasa 9 Maret 2021. Hal ini dalam rangka menyerap masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyatakat terutama terkait alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron ke PT Pertamina Hulu Rokan.
Baca : Pemprov Riau Harapkan Pengolalaan Blok Rokan Meningkat Pasca Ditinggal PT CPI
Abdul Wahid salah satu anggota Panja Migas DPR RI menjelaskan bahwa kehadiran mereka ke Riau merupakan komitmen dan keseriusannya sebagai wakil rakyat daerah ini dan anggota Panja Migas dalam mengakokodir aspirasi masyarakat.
“Kunjungan kerja Panja Migas ke Riau merupakan bentuk keseriusan kita. Untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama tentang transisi Blok Rokan,” tutur Wahid.
Mantan anggota DPRD Riau ini mengatakan bahwa Blok Rokan merupakan blok penghasil minyak terbesar saat ini. Sebab itu menjadi perhatian bagi komisi VII untuk turut mengawal dan mengakomodir kepentingan daerah.
“Panja Migas menaruh perhatian terhadap Blok Rokan, karena saat ini menjadi blok terbesar penghasil lifting minyak. Saya berterimakasih kepada seluruh anggota Panja yang juga mendukung untuk mengakomodir kepentingan daerah, sebab itu hari ini kita bawa ke Riau,” kata Wahid.
Riau Harus Terlibat
Abdul Wahid juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Riau terlibat dalam tim alih kelola Blok Rokan oleh Pertamina. Sebab sebagai daerah penghasil, sudah sewajarnya Riau menikmati hasil bumi yang sudah sekian puluhan tahun bawah pengelolaan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI).
“Kami meminta pihak Chevron melampirkan data-data terkait keberadaan power plan yang kelola anak perusahaannya dalam pertemuan dengan Panja Migas selanjutnya. Data-data terkait pembangkit milik Chevron lampirkan, termasuk soal status lahan operasinya,” lanjut politisi PKB ini.
Ia mengaku mendukung aspirasi dari Pemerintah Provinsi Riau agar Pertamina nantinya berkantor dalam wilayah Provinsi Riau. “Saya setuju jika Pertamina juga berkantor pusat di Riau. Sehingga akan sangat berdampak terhadap putaran ekonomi masyarakat dan pajak daerah,” tutur ketua PKB Riau ini. ***
