LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada tahun 2021, pemerintah secara bertahap akan mulai melakukan konsolidasi dengan menurunkan defisit ke 5,7 persen. Sejak pandemi Covid-19 yang sudah terjadi tahun 2020 lalu, pemerintah melakukan berbagai upaya extraordinary. Termasuk memperlebar defisit atas 3 persen demi menyelamatkan Indonesia, terutama 40 persen masyarakat terbawah dan pelaku usaha.
“Hasilnya, tingkat kemiskinan Indonesia tidak turun sejauh prediksi IMF. Indonesia mampu menjaganya angka 10,4 persen, sedangkan prediksi IMF 11,8 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis 25 Maret 2021.
Baca : Menkeu Klaim Bansos Selamatkan 3,4 Juta Warga Miskin
Menurutnya, pemerintah berusaha menjaga kredibilitas dari pelebaran defisit. Sesuai dengan UU Nomor 2/2020, defisit atas 3 persen hanya akan berlangsung selama 3 tahun, 2020 – 2022.
Selain itu, dalam menyusun APBN 2022 dengan melihat data-data atas implementasi kebijakan fiskal sejak 2020.
“Melihat tren perbaikan pada awal tahun ini, ketiga mesin pertumbuhan yaitu investasi, konsumsi, dan ekspor sudah dapat bekerja dengan baik,” jelasnya.
Dengan begitu, lajutnya, APBN tidak lagi bekerja sendiri seperti tahun 2020. Pemerintah akan terus melihat secara detail belanja yang telah berlangsung dan efisiensi yang dapat teruskan. Terutama pada biaya operasional kantor pemerintahan.
Selain itu, Indonesia juga memiliki Lembaga Pengelola Investasi (LPI/INA) yang ditujukan untuk menarik investasi agar Indonesia dapat tetap mengembangkan infrastruktur tanpa membebani APBN.
Bekerja berdampingan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah yakin Indonesia akan mampu perlahan mengembalikan defisit bawah 3 persen setelah 2022. “Hal ini juga dapat tercapai apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan terus disiplin akan protokol kesehatan,” terangnya. (rri)
