LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menantang Jenderal Moeldoko ksatria mengakui telah tertipu makelar politik. Sehingga menerima jabatan Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang inkonstitusional.
Baca : Partai Demokrat Ajak Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah
AHY mengatakan, Moeldoko kemungkinan telah terjerumus oleh para pengurus KLB untuk menjadi ketua umum partai. “Maka (Moeldoko) harus mengakui bahwa telah tertipu oleh para makelar politik,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY mempertanyakan keberanian Moeldoko untuk mengakui hal tersebut. “Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini,” kata AHY.
AHY tetap menganggap KLB Sibloangit tidak sah, sehingga klaim Moeldoko sebagai Ketua Umum juga tidak sah. “Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas AHY.
Buka Pintu Maaf
Meski demikian, Ia mengaku selalu membuka pintu maaf bagi Moeldoko. Meski Panglima TNI era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tak menunjukkan penyesalan dan malah kembali menyudutkan pihaknya.
“Pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi. Tapi tampaknya KSP Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya, justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya,” ungkap AHY.
AHY mengaku tak gentar dengan upaya-upaya licik yang dilakukan kubu KLB untuk menjatuhkan pihaknya. Bahkan membuat Partai Demokrat semakin kuat dan mendapat dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan.
“Akhir-akhir ini, empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat, dari para tokoh baik tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat luas. Termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan Ormas dan civil society lainnya,” kata AHY.
Ia percaya bahwa keterlibatan elemen-elemen (KLB) itu tidak mewakili partai politik manapun, melainkan mewakili diri sendiri. (rls)
