LAMANRIAU,COM, PEKANBARU – Majlis Pendidikan Dasar Muhammadiyah dan DPD Guru Honorer PGRI Provinsi Riau datangani Komisi V DPRD Riau. Mereka menyampaikan beberapa usulan terkait dengan keberadaan guru honer dan rekrutmen guru PPPK di Provinsi Riau.
Terkait dengan seleksi guru PPPK di Riau, DPD Guru Honorer Provinsi Riau mengusulkan agar di tahun 2022 ini, pemerintah provinsi membuka formasi untuk guru agama Islam dan non guru non agama Islam untuk SMA dan SMK se Riau.
Mereka juga mengusulkan formasi Guru PPP tahun 2022 sesuai jumlah guru honorer yang mengabdi di sekolah masing- masing tanpa tes karena guru honor yang mengabdi ada yang masa baktinya di atas 15 tahun.
Lebih lanjut melalui ketuanya, DPD Guru Honorer PGRI Eko Wibowo menyebutkan, pihaknya juga mengusulkan kenaikan guru honorer sesuai dengan UMK provinsi, guru honorer juga diikut sertakan dalam kebesertaan dalam BPJS.
Majlis Pendidikan Dasar Muhammadiyah dan DPD Guru Honorer PGRI Provinsi Riau datangani Komisi V DPRD Riau diterima oleh dr. H Sunaryo, Zulkifli Indra SH, Ramos Sianturi dan Kasir ST.
Menanggapi usulan di atas komisi V berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru tersebut.
“Kami akan berjanji akan memperjuankan nasib para guru honorer dan sekolah swasta yang ada di Riau,” kata dr. H Sunaryo saat memimpin pertemuan tersebut, Senin 15 November 2021.
Sunaryo berjanji akan memanggil seluruh lembaga terkait dengan pendidikan untuk membahas lebih rinci tentang masalah ini.
“Kebetulan saat ini kami sedang dalam proses pembahasan APBD Riau 2022. Meskipun berat, karena kemungkinan besar APBD Riau 2022 mengalami penurunan, namun hal ini kita bicarakan dengan pihak terkait,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama Ramos Sianturi mengatakan, masalah guru honorer dan sekolah swasta sudah menjadi masalah klasik. Karena itu, hal ini perjuangkan. “Usulan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan dan memanggil pihak terkait,” sebutnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Riau lainnya Zukifli Indra yang juga anggota Banggar DPRD Riau mengatakan, menunggu usulan tertulis para guru honorer dan sekolah swasta untuk diusulkan dalam pembahasan APBD Riau 2022.
“Apapun ceritanya masalah pendidik harus diperjuangkan. Termasuk sekolah swasta, karena tanpa peran sekolah swasta pemerintah tidak akan sanggup menangani pendidikan sendiri,” pungkasnya.(jm)
