LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Negara akan menghemat dana yang cukup besar apabila mengurangi pembayaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Idenya tidak memangkas gaji, melainkan menurunkan jumlah penerimaan PNS pada setiap tahunnya.
“Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” tegasnya.
Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa 23 November 2021, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi tebesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
“Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. “Itu masih dikaji lebih lanjut,” jelasnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.
Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.
Ratu, seorang PNS di sebuah kementerian berpandangan, kementerian/lembaga negara masih membutuhkan tenaga manusia.
Di tengah masih banyak minat masyarakat untuk menjadi PNS, menurut Ratu, sebaiknya otoritas tidak sepenuhnya mengganti pekerjaan manusia dengan robot.
Indonesia masih kurang sama sumber daya manusia (SDM), gimana nanti diganti dengan teknologi. Makin berkurang dong SDM-nya, gimana orang-orang yang ingin jadi PNS?” tuturnya.
Melalui teknologi, Ratu membantu dirinya dalam menyelesaikan pekerjaanya. Namun, di sendiri khawatir jika benar pekerjaan PNS digantikan oleh robot. Ia berharap agar tidak semua pekerjaan yang dikerjakan PNS ini digantikan oleh robot.
“Takut sih ya lumayan takut. Namun, kalau tujuannya untuk mempermudah, tapi teknologi itu sendiri kan buatan manusia. Secara logikanya gitu,” tuturnya saat diwawancarai Selasa, 23 November 2021 lalu.
Ketakutan yang sama juga diakui oleh Dita, seorang PNS di salah satu kementerian/lembaga. Menurut Dita pekerjaan PNS tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh robot. Pasalnya intelektual manusia dan robot tidak akan pernah bisa sebanding.
“Artificial Intelligence tidak akan bisa menggantikan intelligent manusia itu sendiri. Jadi, seharusnya tetap membutuhkan manusia dalam beberapa bidang. Kalau secara keseluruhan (digantikan robot), kayaknya enggak (bisa) deh,” tutur Dita.
Dita punya kecemasan yang sama dengan Ratu. Kendati demikian, dia takut komitmen Jokowi untuk menggantikan PNS dengan tenaga robot benar-benar terjadi.
“Takut. Aku melihatnya yang di restaurant Jepang dan China yang sudah menggunakan teknologi 100% dari robot, itu aja sudah deg-degan duluan. Hah, seriously kita gak akan dipakai lagi, ke depannya kita gimana?,” tuturnya.
Adapun menurut Daffa, seorang pekerja honorer di Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan, Presiden Joko Widodo harus berpikir dengan matang jika ingin menggantikan pekerjaan PNS dengan robot.
Jika benar pekerjaan PNS digantikan robot, lantas PSN yang bekerja sekarang ini, akan bekerja sebagai apa. Meskipun memang teknologi akan membuat efisien kinerja PNS.
“Mungkin nanti Pak Presiden harus melihat, PNS ini harus dikemanakan. Karena dari dulu PNS sudah menjadi mata pencaharian yang sangat banyak bagi kalangan orang banyak. Kalau digantikan oleh robot, itu harus diperhatikan. Akan dikemanakan jutaan PNS itu,” jelas Daffa.
Daffa sendiri merasa khawatir jika pekerjaan di kementerian/lembaga negara digantikan dengan robot artificial intelligence.
“Takut sih ya lumayan takut. Namun, kalau tujuannya untuk mempermudah, ya jangan semuanya tergantung dengan teknologi. Mungkin ada beberapa yang dibuat oleh manusia dan beberapa pake teknologi. Jadi gak full teknologi gitu,” tutur Daffa lagi.(jm)
