LAMANRIAU.COM, KAMPA – Sebanyak 9 Kepala desa (Kades), 9 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 9 Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta para pengawas BUMDes dari 9 Desa di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar mengikuti pelatihan tata kelola BUMDes tahun anggaran 2021 di Aula Desa Sawah Baru. Pelatihan ini dilaksanakan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kampa.
Ketua BKAD Kampa, Sofyan menjelaskan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Pemprov Riau dan berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu 14-15 Desember 2021.
‘’Dengan pelatihan ini, masing-masing pemangku kepentingan diharapkan bersinergi dalam penataan dan pengelolaan BUMDes demi kemajuan desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa,” tutur Kades Sawah Baru ini, kemarin.
Pada kesempatan tersebu, Sofyan mengatakan, pihaknya mendatangkan narasumber dari Dinas PMD Provinsi Riau dan Dinas PMD Kampar dan para akademisi serta pihak-pihak terkait yang berkompeten dibidangnya.
Sementara itu pemateri dari Dinas PMD Provinsi Riau yang disampaikan mantan Kepala Dinas PMD Riau Yurnalis berharap dengan digelarnya pelatihan ini dapat menggali potensi desa untuk membangun ekonomi masyarakat desa, sehingga desa tidak hanya tergantung kepada anggaran yang ada saja, baik APBN maupun APBD.
‘’Ketika kami menjabat sebagai Kadis PMD ini, baik dulu lama di Siak maupun di provinsi banyak sudah kasus dan persoalan Bankeu ini tidak tepat sasaran. Hendaknya ini menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya di Kabupaten Kampar, waabil khusus lagi Kecamatan Kampa,” tutur pria yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintah Pemprov Riau ini mengingatkan.
Dikatakan Yurnalis, pihaknya meminta kepada Kades, Ketua BPD, Dirut BUMDes dan pengawas masing-masing desa agar mempelajari secara cermat dan teliti tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam tata kelola keuangan negara ini, sehingga dikemudian hari ini tidak tersandung kasus hukum.
‘’Dari kunjungan kami ke beberapa desa ada terkadang BUMDesnya itu antara hidup dan mati, tergantung antara langit dan bumi. Ada juga pengurusnya entah kemana, sehingga kades menyimpan anggaran di Kas desa setahun belakangan. Dan ada juga yang BUMDes-nya yang memang kelasnya kelas “langit” yang mana pendapatan usaha ratusan juta, luar biasa,’’ sebut Yurnalis.
Hanya saja, BUMDes tersebut sangat disayangkan tidak bersinergi dengan pemerintah desa setempat untuk menghasilkan PAD desa yang sesuai dengan pendapat BUMDes itu sendiri.
‘’Gaji supir operasional usaha BUMDes saja mencapai Rp4 juta. Itu baru gaji supir. Maka pendapatnya ratusan juta setahun, tapi apa terjadi. PAD untuk desa tidak sesuai dan sangat tidak masuk akal,’’ Yurnalis memberi contoh salah satu BUMDes di Riau.
Kegiatan pada hari pertama langsung dibuka Dinas PMD Kabupaten Kampar yang diwakili Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kampa, Yulizar MPd. Dan kegiatan ini juga ikut difasilitasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendes PDT RI se Kecamatan Kampa. ***
