LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, H Agung Nugroho, SE meminta sistem penjatahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Riau tidak stagnan dan harus ditambah. Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) atas kelangkaan Bio Solar di SPBU Simpang Kelapa Sawit, Jalan H Imam Munandar, Pekanbaru, Selasa 15 Maret 2022 siang.
Sidak ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh permasalahan kurangnya kuota Bio Solar di Riau, yang mengakibatkan sulitnya pengendara mendapatkan Bio Solar dan mesti antre panjang dalam beberapa hari belakangan ini.
Sudiak dilakukan Agung bersama Sales Branc Manager Rayon I PT Pertamina Pekanbaru, Muhajir Kahuripan dan pengelola SPBU. Agung sempat melakukan interaksi dengan para pengendara yang sedang mengantre, mulai dari angkutan umum dan angkutan logistik, dan didapati dari pernyataan pengendara, bahwa saat ini kesulitan mendapatkan Solar telah menggangu pekerjaan mereka.
“Karena kekosongan pada beberapa SPBU, jadi masyarakat mencari ke SPBU lain yang ada stok. Masyarakat yang biasanya beraktifitas dari jam 8 pagi, akhirnya mundur menjadi jam 12 siang. Artinya mereka mengantre 3 sampai 4 jam. Inilah yang mengakibatkan kemacetan,” kata Agung.
Seperti terlihat di SPBU tersebut, antrian panjang mengular dari Jalan Kelapa Sawit. Agung mengatakan, akan berupaya mencarikan solusi bagaimana kuota untuk Solar di Riau bisa ditambah. Karena perbedaan harga antara Solar dan Dexlite sekitar Rp8.400. Dikhawatirkan hal ini menjadi strategi Pertamina seperti yang terjadi saat penghapusan Premium.
Politisi Demokrat ini juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk menciptakan regulasi mengenai larangan kendaraan mewah mengisi bahan bakar bersubsidi.
“Kita juga meminta pihak SPBU untuk membuka antrean 2 jalur supaya tidak mengakibatkan kemacetan dan mengganggu perjalanan kendaraan lain,” terangnya.
Menurut Agung, DPRD Riau akan segera menyurati DPR RI Komisi VII terkait kondisi penerapan oleh BPH Migas mengenai kuota BBM di Riau tidak stagnan dihitung per tahun, tetapi menyesuaikan situasional.
Sementara itu, Sales SBM Rayon I Pertamina, Muhajir Kahuripan mengharapkan dukungan dari masyarakat terkait penyaluran Bio Solar.
“Kita mengharapkan penggunaan Bio Solar ini mengenai sasarannya, seperti angkutan barang dan penumpang, di luar kendaraan, seperti kendaraan mewah, dianjurkan untuk mengisi Dexlite,” katanya.
Muhajir menyampaikan, untuk regulasi yang mengacu pada SE Gubernur Riau, pengisian bahan bakar Bio Solar ini tergantung pada jenis kendaraan, diantaranya untuk kendaraan roda 4 yakni 40 liter, kendaraan roda 6 yakni 60 liter, untuk angkutan barang dan penumpang maksimal 100 liter.
Ia membenarkan adanya keluhan dari masyarakat, serta berbagai pihak terkait antrean panjang di SPBU akibat sulitnya mendapatkan biosolar di Riau akhir-akhir ini. Ia mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi Pertamina dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut.
Untuk diketahui, persoalan sulitnya mendapatkan Biosolar dipicu dari kuota solar bersubsidi untuk Riau di tahun 2022 yang hanya mencapai 794.787 Kl, atau berkurang 4 persen dibandingjan realisasi tahun lalu yang sebesar 824.000 Kl.
“Penyaluran Biosolar mengacu pada kuota dari BPH. Masukan dari masyarakat akan disampaikan ke Pertamina Pusat dan semoga Biosolar tepat sasaran,” kata Muhajir lagi.
Muhajir menyampaikan, untuk regulasi yang mengacu pada SE Gubernur Riau, pengisian bahan bakar biosolar ini tergantung pada jenis kendaraan, diantaranya untuk kendaraan roda 4 yakni 40 liter, kendaraan roda 6 yakni 60 liter, untuk angkutan barang dan penumpang maksimal 100 liter.***
