LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pelaksanaan perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) VIII Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) disebut-sebut akan segera digelar beberapa bulan kedepan. Sejumlah tokoh mulai menjadi perbincangan bakal maju menjadi peneraju LAMR, sebagai pucuk adat Bumi Melayu Provinsi Riau.
“Siapapun yang ingin bertarung untuk memimpin LAMR boleh-boleh saja, yang penting bertarung dalam Mubes LAMR dengan mengikuti tata tertib dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LAMR,” kata salah satu seorang tokoh masyarakat Mandau, Kabupaten Bengkalis, Drs. Ridwan Yazid, M.Si, di Pekanbaru.
Menurut Ridwan, hasil pemantauan sejumlah tokoh menjadi perbincangan untuk memimpin LAMR untuk masa lima tahun ke depan seperti H. Wan Abubakar (Mantan Gubernur Riau), Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf (Ketum MKA LAMR), Taufik Ikram Jamil (Sekum MKA LAMR), Khairul Zainal (Ketua DPH LAMR), Asral Rachman (Timbalan Ketua DPH LAMR), Gamal Abdul Nasir (Ketua DPH LAMR), dan Datuk Seri Tengku Zulmizan F Assegaf (Ketum DPH LAMR Pelalawan).
“Dan sudah tentu Syahril Abubakar (Ketum DPH LAMR) sampai sekarang masih di atas angin,” kata Ridwan yang mengaku merasa terpanggil memberikan sumbangan pikiran terhadap ‘pesta demokrasi’ Mubes LAMR yang akan digelar dalam waktu dekat itu.
Ridwan menyesalkan jika ada pihak-pihak yang berkoar-koar di luar dan membuat mosi tidak percaya. Seharusnya, lanjut Ridwan, LAMR harus dijaga bersama.
“Jangan berkoar-koar di luar sana, jangan membuat mosi tak percaya, ikuti alur patut. Melayu harus bersatu, Melayu harus berjaya, Melayu harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” ujar Ridwan yang pernah beberapa kali menjadi Camat Mandau dan Kepala Dinas di Kabupaten Bengkalis.
Menyinggung sosok yang pantas untuk menjadi pimpinan LAMR ke depan, Ridwan yang juga perwakilan LAMR Kawasan Mandau dan Kepala Cabang Badan Usaha Milik Adat (BUMA) Kabupaten Bengkalis ini mengatakan yang pantas menjadi pimpinan LAMR ke depan adalah tokoh yang berakar rumput sampai ke ceruk-ceruk Melayu. Di samping itu, pemimpin yang sudah terbukti membela hak-hak adat Melayu.
Menurut Ridwan, biarlah LAMR kabupaten/kota yang menentukan pemimpin LAMR ke depan. “Kalau penilaian secara pribadi, Datuk Seri Syahril Abubakar masih layak untuk menjadi Ketum DPH LAMR ke depan karena sudah membuktikan kemampuannya melobi ke pemerintah pusat di Jakarta,” lanjut Ridwan yang pernah menjadi Ketua Pengurus Masjid Arafah, Duri ini.
Di samping itu, Datuk Seri Syahril juga membela hak masyarakat adat salah satunya memperjuangkan lahan Sinamanenek di Kabupaten Kampar dan sekaligus LAMR membentuk BUMA sebagai usaha milik adat untuk berbisnis.
“LAMR boleh berbisnis asal tidak melanggar AD/ART LAMR, yang tidak boleh itu ‘menjual’ LAMR,” ujar Ridwan, sosok yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis dan menjadi Ketua Presedium Masyarakat Kabupaten Mandau ini. (rls)
