LAMANRIAU.COM, BANGKINANG – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia menghadiri apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak secara virtual di Kantor Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis 12 Mei 2022.
Apel ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Kabupaten Subang, Jawab Barat yang dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan juga Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
“Tadi kita sudah mengikuti bersama ada apel siaga TPK Nusantara Bergerak dalam upaya percepatan upaya penurunan stunting,” ujar Mardalena Wati Yulia usai apel.
Ia mengatakan presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dimana dalam lampirannya ada beberapa indikator yang harus menjadi target yang harus diturunkan. Salah satunya keluarga beresiko stunting dapat pendampingan dari tim pendamping keluarga.
“Untuk itu BKKBN Riau sudah membentuk tim pendamping keluarga lebih kurang 10.674. Nah yang paling besar itu adalah di Kabupaten Kampar yaitu 1.479 tim pendamping keluarga,” ungkapnya.
Disampaikan Mardalena, tim pendamping keluarga ini dibentuk sebagai upaya bergerak bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Tentu ini tak hanya hanya sekedar terbentuk saja ya. Seperti target Presiden bahwa target stunting di tahun 2024 itu adalah 14 persen. Untuk mewujudkan target tersebut, kita sudah melakukan berbagai upaya. Kita sudah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingakt provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, hingga desa, kelurahan atau kepenghuluan. Alhamdulillah kita sudah terbentuk di Riau,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan, dan juga dengan melakukan rapat dengan berbagai lintas sektor.
“Artinya ada Konvergensi di semua lintas bidang. Tentu ini yang kita harapkan sesuai dengan arahan Pak Gubernur yaitu Konvergensi dan sinergi semua OPD terkait harus bersama-sama untuk melakukan program percepatan penurunan stunting dengan sasaran yang sama,” ungkapnya.
Menurutnya, kata kuncinya adalah konvergensi dan sinergi semua lintas sektor terkait baik pemerintah dan swasta.
Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan sebanyak 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) siap bergerak untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
Angka itu berangkat dari jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia yang berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.
Hasto mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” ujar Hasto dalam
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Hasto menyebut, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024, yakni sebesar 14 persen.
Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh kepala desa/lurah dari seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga. Bidan, memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan.
“Kemudian unsur PKK, sebagai fasilitator/mediator, yang memiliki jaringan dan kemampuan membangun hubungan baik lintas sektor di lapangan. Lalu, Kader KB, yang piawai dalam melaksanakan KIE personal dan pengumpulan data,” sebutnya.
Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga.
Data keluarga beresiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) pencegahan stunting.
“Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK),” pungkasnya. (ADV)
