LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Ketika Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau dilantik jadi Penjabat Walikota Pekanbaru, Gubernur Riau Syamsuar langsung mengangkat Joni Irwan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan.
Penunjukan Joni Irwan sebagai Plt bukan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekwan DPRD Riau kemudian jadi masalah dibelakang hari. Pasalnya penunjukan Plt ini belum mempunyai kekuatan hokum yang sah, sehingga Joni Irwan tidak bias mengambil kebijakan di Sekretariat Dewan, terutama terkait pencairan biaya operasional DPRD di Bank Riau.
Hal ini berdampak, sampai tanggal 21 Juni kemarin, belum satupun uang operasional DPRD Riau yang cair. Mulai dari gaji, uang perjalanan dinas hingga pembayaran honor dan gaji tenaga ahli. Anggota DPRD Riau pun mulai mengajukan protes.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyelesaikan persoalan ini secepatnya.
“Sejak 23 Mei, semua tagihan dari DPRD Riau tak diakomodir oleh Pemprov Riau. Pemprov tak punya alasan kuat menahan-nahan uang,” kata Hardianto, Selasa, 22 Juni 2022.
Menurut Hardianto, jika ini dibiarkan berlarut, maka yang terganggu bukan hanya keuangan anggota dewan saja, tapi dampaknya jauh lebih besar. Seperti tenaga kebersihan dan keamanan, keluarga para honorer itu menggantung hidup di gedung DPRD.
“Ada anggota DPRD Riau yang berangkat menunaikan ibadah haji tapi belum menerima hak-hak keuangannya. Padahal itu bisa dimanfaatkan sebagai ‘bekal’ selama masa pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci,” jelas Politisi Gerindra itu.
Sementara itu, anggota DPRD Riau Zulkifli Indra mengeluhkan banyak kegiatan yang terkendala imbas dari penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau yang menuai polemik hingga saat ini.
“Sampai tanggal 20 ini belum jelas lagi barang ni. Sebetulnya masalah antara Sekwan baru dengan Sekwan lama itu kan harus ada komitmen bersama gubernur. Jadi dalam hal ini Gubernur jangan lepas tangan. Carikan solusinya,” kata Zulkifli Indra di Pekanbaru, Selasa.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini berharap masalah antara Plt Sekwan dengan DPRD serta Sekwan lama, Muflihun harus bias diselesaikan segera. Pasalnya, jika ini tidak selesai, persoalan biaya operasional tambah terganggu.
Dia juga mengungkapkan banyak tenaga honorer yang mengadu kepadanya. Selain kegiatan, gaji para tenaga honorer ini sampai sekarang belum tahu kejelasannya.
Dia mengatakan sangat terganggu dengan kondisi ini. Gubernur Syamsuar diminta segera turun tangan mencarikan solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
“Mengganggu lah. Mau keluar kota SPJ yang lama belum clear. Khusus pribadi saya bermasalah. Awak baru lagi. Kosong. Kalau mau foto lah, Rp33 ribu gaji ni tinggal,” ucap politisi Demokrat ini sambil memperlihatkan isi dompetnya.
Editor: Deandra
