LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tahun ini kembali menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu di Riau. Saat ini berkas usulan nama-nama calon penerima bantuan pendidikan sudah dikirimkan pihak kampus ke Biro Kesra Setdaprov Riau.
Selanjutnya Pemprov akan mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi faktual dengan langsung turun ke kampus-kampus yang sudah mengajukan berkasnya ke Biro Kesra.
“Penyampaian berkas dari kampus ke biro sudah masuk semua. Nanti kita akan lakukan verifikasi, apakah penerima bantuan ini masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI atau tidak,” kata Kepala Biro Kesra Masrul Kasmi, Minggu (31/3).
Masrul mengungkapkan, pihaknya sejaub ini sudah menerima sebanyak 2.059 proposal usulan nama-nama calon penerima bantuan pendidikan dari Pemrov Riau. Ribuan proposal tersebut dikirim dari 61 perguruan tinggai yang ada di Provinsi Riau.
“Nanti kita akan turunkan tim di seluruh kampus untuk melakukan verifikasi faktual terhadap berkas-berkas usulan nama penerima bantuan pendidikan yang diajukan oleh masing-masing kampus,” imbuhnya.
Verifikasi faktual yang dilakukan ke kampus-kampus oleh tim dari Biro Kesra adalah untuk memastikan bahwa nama-nama calon penerima bantuan pendidikan yang diajukan oleh masing-masing kampus tersebut masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI.
Sebab, kata Masrul, banyak mahasiswa yang mengusulkan bantuan pendidikan ini memaksakan dirinya mengajukan proposal sementara yang bersangkutan tidak masuk dalam BDT. “Sesuai undang-undang kan penerima bantuan itu harus tersentralisasi dalam basis data terpadu,” ujarnya.
Sebab nama-nama calon penerima bantuan pendidikan yang sudah masuk dalam BDT secara ekonomi masuk kriteria menengah kebawah.
“Kalau sudah masuk dalam BDT, itu artinya secara ekonomi penghasilan ekonominya tergolong rendah dan sangat rendah. Jadi kalau tidak masuk dalam data itu dianggap dari keluarga mampu,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik jika dilapangan banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin tidak masuk dalam BDT. Sehingga pihaknya tetap akan mengambil langkah-langkah agar mahasiswa yang benar-benar dari keluarga miskin ini bisa mendapatkan bantuan pendidikan.
“Di lapangan pasti banyak ditemukan mahasiswa yang tidak mampu tidak masuk dalam basis data terpadu. Inilah nanti yang akan dilakukan perbaikan data, itu nanti dari dinas sosial yang tau. Kalau kita hanya menggunakan data itu saja,” sebutnya.
Sementara saat disinggung berapa anggaran dan berapa jumlah penerima bantuan pendidikan pada tahun 2019 ini, belum ditetapkan. Anggaran untuk bantuan pendidikan tersebut akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami hanya menghidangkan data saja, berapa besar bantuanya itu nanti TAPD yang memutuskan,” katanya.
Seperti diketahui, tahun 2018 lalu Pemprov Riaumenggelontorkan dana untuk bantuan pendidikan sebesar Rp9 Miliar kepada 2.640 mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Riau. (adv)
