Oleh: Abuzar., SH
KATA adalah penyambung makna, perwujudan rasa, penjelasan indra. Begitu aku memberi cipta atas kata. Tapi Indragiri lain cerita. Hikayat mengatakan ini negeri para raja. Beragam cerita, berjuta makna terselip dalam senyum dan bahasa, seumpama jutaan pohon kelapa yang tumbuh didaerah ini yang tanahnya didominasi rawa. Ada dua nama Indragiri saat ini. Indragiri Hulu dengan Rengat ibukotanya, dibelah Jalan Narasinga. Lalu Indragiri Hilir, Tembilahan ibukotanya, Seribu Parit julukannya.
Lebih fokus kini kita bicara, tentang Indragiri Hilir yang juga dinamakan Bumi Sri Gemilang. Menyusuri Indragiri Hilir memerlukan kesunggguhan menemukan makna, tentang apa yang hakiki dari wujud yang nyata, untuk menyingkap keluasan fenomena. Indragiri Hilir berada pada wilayah yang sebenarnya strategis. Namun jangkauan prioritas pembangunan dan fokus yang belum sama, menyebabkan wilayah ini lari dari hakikat keberadaannya.
Apa yang saya maksud dari prioritas pembangunan adalah, keberpihakan terhadap apa yang seharusnya lebih diutamakan dari hal remeh temeh lainnya. Indragiri Hilir sebenarnya pantas dijadikan garda terdepan dari Provinsi Riau, karena dari sinilah negeri para raja bermula.
Indragiri Hilir juga menyimpan kekayaan dan perpaduan budaya yang sangat unik dan mempesona. Masyarakat Indragiri Hilir terdiri dari beragam etnis dan suku bangsa yang menyatu dalam kesatuan sosial bernama Melayu.
Melayu Indragiri Hilir terdiri dari suku asli, yang artinya masyarakat yang sejak dahulu kala mendiami wilayah ini. Selain itu Melayu Indragiri Hilir berasal dari rumpun Banjar, Bugis, Minang, dan Jawa, serta Melayu Sumatera secara umum yang terdiri dari suku asli Jambi, Palembang, Lampung, Medan dan Aceh. Juga ada sebagian kecil etnis Tionghoa. Secara umum masyarakat Indragiri Hilir mengaku beridentitas Melayu.
Apa yang membedakan Melayu dan bukan Melayu yaitu Islam. Agama Islam merupakan agama mutlak manusia yang mengaku beridentitas Melayu. Legacy ini juga berlaku di tanah seberang yaitu Malaysia.
Indragiri Hilir mempunyai luas 18.812,94 Km2. Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965. Pada tahun 2013 penduduk Indragiri Hilir tercatat berjumlah 697.814 jiwa.
Dengan luas wilayah tersebut, penduduk Indragiri Hilir lebih menumpuk dikawasan pesisir tepatnya diwilayah yang berada dekat dengan pantai, atau pinggiran sungai. Pusat pertumbuhan penduduk dominan berada di daerah Tembilahan yang merupakan ibukota kabupaten.
Indragiri Hilir didominasi kawasan rawa seluas 10.740,16 Km2 (92,54 %) dan dataran tinggi yang hanya 865,81 Km2 (7,46 %). Kondisi geografis ini membuat kawasan ini merupakan daerah yang sangat potensial untuk tumbuhnya jenis tanaman kelapa dalam (cocos nucifera).
Hal ini terbukti dengan luas tanaman kelapa dalam di Inhil yang sebagaian besar milik milik masyarakat, dan hanya sebagian kecil milik perusahaan yang secara keseluruhan mencapai 429.110 hektar (391.745 hektar Kelapa Dalam dan 37.365 hektar Kelapa Hibrida) diantaranya berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Inhil mempunyai 11,46 % persen perkebunan kelapa dari total 3.742.921 luas perkebunan kelapa rakyat secara nasional (Data Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2012). Secara utuh, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penghasil kelapa terbesar di Indonesia dan Dunia.
Dengan potensi kelapa yang begitu besar ini, tak pelak membuat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dibawah kepemimpinan Bupati HM Wardan, menjadikan perkebunan kelapa dalam sebagai produk unggulan kabupaten, mencanangkan revitalisasi dan pelestariannya sebagai sumber utama perekonomian rakyat. Untuk itu tidak salah jika kita sebut, Kelapa Inhil merupakan Pusaka Provinsi Riau.
Untuk mendukung langkah merevitalisasi perkelapaan di Indragiri Hilir, Pemkab berencana membangun parit-parit dan tanggul mekanik di area perkebunan masyarakat. Tujuan ini tidak lain tidak bukan merupakan upaya merespon keinginan masyarakat, yang meminta bantuan dari pemerintah mengatasi permasalahan mereka, yang menderita akibat semakin berkurangya produksi kelapa mereka, karena terjadinya intrusi air laut akibat air pasang.
Intrusi air laut sudah menyebabkan tergenangnya kebun kelapa masyarakat. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan hama penyakit yang saat ini menyerang tanaman kelapa mereka.
Pembangunan parit dan tanggul mekanik dinilai penting, karena jika kebun kelapa masyarakat tergenang, maka kelapa mereka dapat gagal panen dan bahkan mati. Sedangkan perkebunan kelapa merupakan sumber mata pencaharian utama masayarakat Indragiri Hilir.
Potensi ketahanan bangsa ini tentunya harus dibantu dan diperhatikan. Jika tidak maka pemerintah lalai dalam menjaga unsur ketahanan bangsa, yaitu kelangsungan pangan masyarakat.
Apalagi daerah Indragiri Hilir yang merupakan kawasan yang didominasi perairan atau dataran rendah (rawa). Kontur tanah yang begitu tentu harus menyesuaikan dengan tanaman yang cocok. Maka tanaman kelapa dalam, yang telah dikembangkan masyarakat ratusan tahun lalu inilah, yang merupakan bentuk kearifan lokal yang wajib dipertahankan, dilestarikan, serta dikembangkan. Sang Bupati mengerti betul dengan tanah kelahirannya. Terbukti ia paham dan mempunyai ‘sense of belonging’ masyarakatnya, dan kultur ekonomi masyarakatnya. Ia tidak menabrak keinginan masyarakatnya, bahkan ia meneguhkan kearifan lokal tersebut dan bertungkus lumus memperjuangkan keberadaannya.
Apa yang ia lakukan dengan memgundang wartawan (pers) untuk ikut mempromosikan perkelapaaan di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan langkah cerdas seorang pemimpin. Sebagai pemimpin yang juga pendidik, ia merupakan seorang yang bertuah memainkan ‘pedang’ kekuasaanya. Ia juga menegaskan hala tuju kepemimpinannya. HM Wardan bahkan dengan tegas menolak perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hilir. Hal ini suatu langkah tegas menyelamatkan pusaka dan mengembalikan marwah pada tempatnya.
Upaya yang dilakukan Bupati Inhil HM Wardan untuk mengembangkan perkelapaan di daerahnya tidak sia-sia. Saat ini ada 4 perusahaan besar yang berinvestasi di Indragiri Hilir yang khusus menggarap potensi kelapa. 4 perusahaan tersebut diantaranya; PT Pulau Sambu Kuala Enok dengan jenis usaha Coconut Oil (Minyak Kelapa), Coconut Extraction Pellets (Pelet Bungkil Kelapa), PT Pulau Sambu Sungai Guntung yang memproduksi Coconut Oil (Minyak Kelapa), Coconut Cream (Santan Kelapa), Coconut Water (Air Kelapa Dalam Kemasan), dan Dessicated Coconut (Kelapa Parut Kering).
Kemudian ada PT PT Riau Sakti United Plantation, Pulau Burung (memiliki kebun sendiri seluas ± 7.679,2 hektar) yang memproduksi Coconut Oil (Minyak Kelapa), Coconut Cream (Santan Kelapa), Dessicated Coconut (Kelapa Parut Kering).
Lalu ada PT PT. Kokonako, Pulau Palas yang juga memproduksi Coconut Oil (Minyak Kelapa), Dessicated Coconut (Kelapa Parut Kering), serta Coconut Extraction Pellets (Pelet Bungkil Kelapa). Serta terakhir PT PT. Inhil Sarimas Kelapa, yang berlokasi di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas, yang lebih besar skala produksinya yaitu; Coconut Oil (Minyak Kelapa), Coconut Cream (Santan Kelapa), Coconut Water (Air Kelapa Dalam Kemasan), Coconut Powder (Tepung Kelapa), Coconut Shell Activated Carbon (Karbon Aktif Tempurung Kelapa), Coconut Fibre (Serat Sabut Kelapa), dan Coconut Extraction Pellets (Pelet Bungkil Kelapa).
PT Inhil Sarimas Kelapa (ISK) melalui General Managernya Heru Setiawan dalam sesi ekspose, saat kunjungan pers ke perusahaannya kepada KewoGewo mengatakan bahwa, pihaknya saat ini mempekerjakan kurang lebih 3500 karyawan, yang 85 persen merupakan tenaga kerja tempatan. PT ISK ini juga menjual produknya lebih banyak untuk kebutuhan ekspor, artinya produk kelapa Inhil sudah merambah pangsa pasar regional bahkan Internasional.
“Karyawan kita saat ini kurang lebih 3500 orang. Dari jumlah itu 85 persen merupakan warga Inhil. Sedangkan gaji karyawan juga rata-rata UMK yang mencapai Rp 2 juta,” ujar GM PT Inhil Sarimas Kelapa Heru Setiawan, Sabtu (21/3).
Untuk kebutuhan bahan baku kelapa sendiri, PT ISK mengaku kekurangan pasokan. Kapasitas produksi mereka seharusnya mampu mengolah 5 juta butir kelapa perhari, sementara pasokan dari masyarakat baru mencapai 1 juta butir perhari. Data ini mengindikasikan masih sangat besar peluang untuk petani kelapa mengembangkan perkebunannya. Ini belum lagi 3 perusahaan lainnya yang juga membutuhkan pasokan bahan baku yang juga tidak kecil. Terkait bahan baku mereka mengambil dari penjualan masyarakat secara langsung.
“Inhil Sarimas Kelapa 100 persen kebutuhannya dipasok dari masyarakat,” ujar Marzuqi salah satu deputi manager PT ISK. Senada dengan Wardan yang bertekad memperbaiki nasib petani kelapa dalam, PT ISK juga berkomitmen membantu petani.”
“Kita berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup petani,” ujar Heru menambahkan. Hal ini dibuktikan dengan cara pembelian kelapa masyarakat secara langsung tanpa sistem Delivery Order (DO). Kita beli kelapa langsung pada petani. Tidak buka DO. Semua dipersilahkan,” tegas Heru.
Apa yang dilakukan Wardan tidak bertepuk sebelah tangan selaku eksekutif. Pihak legislatif melalui Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam juga mendukung penuh langkah Bupati Inhil HM Wardan dalam mengembangkan perkebunan kelapa dalam rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Inhil ini bahkan sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan yang ditaja wartawan melalui PWI yang didukung Pemkab Inhil untuk mempromosikan perkelapaan di Inhil.
”Saya sangat senang HPN diadakan di Tembilahan, karena bagi saya pena wartawan itu lebih tajam dari pada pedang, sehingga dengan kegiatan ini saya yakin akan dapat membantu petani kelapa di Inhil. Untuk itu marilah kita bergandeng tangan. Bangun negeri pakai penamu,”ungkap Dani M Nursalam.
Selain Dani Nursalam selaku Ketua DPRD, tokoh masyarakat juga hadir untuk memberikan dukungan terhadap upaya merevitaslisasi kelapa dalam Inhil. Melalui salah satu tokoh masyarakat, yang juga mantan rival politik kuatnya pada Pilkada lalu, Syamsudin Uti menyatakan mendukung penuh kepemimpinan HM Wardan juga termasuk upayanya dalam meningkatkan kapasitas produksi kelapa di Inhil.
“Dulu kami ini lawan politik. Samaa-sama bertanding sebagai calon Bupati Inhil. Tapi sekarang saya dukung Pak Wardan untuk membangun Inhil,” ujar Syamsudin Uti dalam sambutannya disela-sela ekspose potensi kelapa Inhil di rumah dinas Bupati Inhil, Jum’at malam (20/30).
Lengkap rasanya komitmen pemimpin dan masyarakat di Indragir Hilir, untuk memgembangkan potensi kelapa ini. Namun upaya ini kontras dengan keadaan petani yang saat ini menjerit terkait kondisi kebun mereka yang mulai tidak produktif.
Aas, salah seorang petani Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka yang kami temui dilokasi kebunnya mengatakan sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama masalah pembuatan parit dan tanggul. Ia mengatakan untuk daerah Sungai Luar yang dikunjungi rombongan pemerintah untuk ekspose lumayan bagus.
Namun kondisi diwilayahnya yang lebih dekat ke Sungai Batang Tuaka, kondisinya malah sangat miris. Kami sendiri menyaksikan banyak kelapa yang mati di pucuk, yang warga sekitar Sungai Luar menyebut muncung. Aas mengatakan selain hama, kondisi ini lebih disebabkan kondisi pengairan yang tidak baik. Ia tak berdaya menghadapi itu semua.
“Manual tak sanggup, tak telawan. Kami butuh parit sama tanggul. Itu yang paling penting,” ujar Aas (52) warga Desa Sungai Luar, Sabtu (21/3).
Aas mengungkapkan dari kebunnya saat ini hanya bisa memanen 4 pikul kelapa per 3 bulan. 1 pikul beratnya setara dengan 100 kilogram. Sementara normalnya dulu ia bisa memanen kelapa sampai 3 ton.
“Sekarang panen 4 pikul per 3 bulan. Harga kelapa perpikul Rp 350 ribu. Jadi dalam 3 bulan penghasilan kami hanya dapat 1 juta 400 ribu rupiah. Jauh betul dengan kebutuhan sekarang,” ungkap Aas miris.
Dengan pendapatan sebesar itu, artinya petani seperti Aas hanya mendapatkan penghasilan perbulan sebesar Rp 466 ribu. Sementara ia harus menanggung kebutuhan keluarganya, dan 2 anaknya yang salah satunya sudah sekolah SMA. Aas berharap pemerintah segera membangun parit dan tanggul bagi mereka untuk mengembalikan potensi hasil kelapa agar lebih baik.
“Karena air yang meluap ndak bisa dilawan. Sungai disini juga sudah dangkal, biasanya tarokla 5 meter, sekarang tinggal 2 meter, jadi meluap,” kata Aas.
Kita tentu juga berharap pemerintah daerah Provinsi Riau dan Pusat dapat memperhatikan petani kelapa dalam di Inhil ini. Hal ini karena kelapa dalam di Inhil adalah tanaman yang sesuai dengan kondisi geografis alam setempat (pesisir). Selain itu masyarakat juga sudah terbiasa dengan pola perkebunan ini. Disamping itu tumbuhan lain seperti sawit tentu tidak cocok, karena seperti dikatakan Bupatinya HM Wardan, kultur masyarakatnya tidak cocok untuk bertanam sawit, yang memerlukan perawatan ekstra.
Sawit juga dinilai dapat mengancam ekosistem tanah dan dapat menyebabkan banjir, yang selama ini telah terjadi di Riau dan Sumatera umumya, yang mengembangkan sawit. Wardan juga dalam pemaparannya merekomendasikan untuk tidak ada lagi alih fungsi lahan dari kelapa dalam ke kelapa sawit di wilayahnya.
“Tidak ada lagi alih fungsi lahan dari kelapa dalam ke kelap sawit. Saya terus mencari terobosan (untuk membantu petani kelapa dalam, _red). Terkait ketidakmampuan kita dalam hal APBD, kita minta bantuan Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat agar membantu, seperti dalam hal pengadaan alat berat excavator. Disarankan diserahkan langsung kepada kecamatan,” pinta Bupati Indragiri Hilir HM Wardan. ***
*Ketua Kajian Aksi Demokrasi Rakyat (KADAR)
Tulisan ini dibuat usai kunjungan ke Inhil tahun 2016.
