LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Sekitar 20 bulan sudah pandemi Covid-19 ‘menghantam’ negeri Pertiwi. Dampaknya cukup terasa di sendi-sendi kehidupan, terutama bagi sendi perekonomian. Kondisi yang terjadi memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi dampak penyebaran Covid-19, sehingga menyebabkan turunnya intensitas kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya economic seatbacks.
Sebagai kontribusi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah melakukan digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di hampir seluruh layanan. Mulai dari layanan administrasi hukum umum, layanan keimigrasian, layanan kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi saat ini.
Digitalisasi layanan Kemenkumham ini dihadirkan bagi masyarakat melalui kegiatan Legal Expo, yang diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021. Kegiatan yang mengusung tema “Kemenkumham Semakin PASTI Bangga Melayani Bangsa Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia” ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2021.
Baca: Baksos HDKD 2021, Kemenkumham Serahkan APD dan Seribu Paket New Normal Kit Untuk RS Wisma Atlet
Kegiatan yang terdiri dari pameran pelayanan publik, webinar series, dan rangkaian hiburan tersebut dapat diakses oleh masyarakat, baik secara online dengan virtual exhibition, maupun offline dengan pameran yang diadakan di Lotte Shopping Avenue. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan layanan, edukasi, sekaligus hiburan kepada masyarakat.
Kegiatan ini merupakan komitmen Kemenkumham untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Kemenkumham dituntut untuk adaptif dan lincah (agile) harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar zona nyaman (comfort zone), meninggalkan pola kerja business as usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R Muzhar (25/10/2021).
Melalui Legal Expo, Kemenkumham juga melakukan pelayanan dan konsultasi, baik secara langsung maupun secara virtual. Hal ini diterapkan pada beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh unit utama, sebagai bagian dari kegiatan pameran pelayanan publik.
Pameran pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek virtual tersebut juga merupakan wujud dari birokrasi digital. Caranya, melalui adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 melanda yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat.
“Selain mencerminkan wujud birokrasi digital, pelayanan virtual tersebut sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru. Guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik dengan penerapan perilaku pencegahan penularan Covid-19,” tambah Cahyo.
Kemenkumham pada kegiatan ini juga melaksanakan pameran pelayanan publik. Pameran tersebut dilakukan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia, dengan mengedepankan protokol kesehatan.
Webinar Series
Legal Expo 2021 ini tidak hanya sekedar pameran pelayanan publik. Kegiatan ini juga menyajikan webinar series. Webinar ini bertemakan pelayanan publik Kemenkumham untuk mewujudkan pelayanan kelas dunia. Pelayanan kelas dunia ini dapat terlihat melalui peran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dengan Perseroan Perorangan yang baru dirilis. Atau juga dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan pemberian ruang akses keadilan.
Selain itu juga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan pendaftaran merek dan karya tanpa sengketa hak cipta. Serta, dari Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kebijakan izin tinggal dan visa pada masa pandemi Covid-19.
Melalui rangkaian kegiatan perayaan HDKD 2021 ini, seluruh insan Kemenkumham tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Bentuk dukungan ini melalui birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi digital. Hingga mengantarkan Kemenkumham menjadi organisasi dengan pelayanan publik kelas dunia. (rls)
